Yogyakarta adalah kota wisata yang tidak pernah sepi pengunjung. Dari wisata budaya di Keraton, kuliner legendaris di Malioboro, hingga panorama alam seperti Kaliurang dan Gunungkidul—semuanya menjadikan sektor pariwisata dan perhotelan sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Tingginya minat wisatawan membawa dampak positif pada peningkatan pendapatan usaha, termasuk hotel, homestay, villa, restoran, café, travel agent, hingga event organizer.
Namun, seiring perkembangan tersebut, kewajiban perpajakan bagi para pelaku usaha pun menjadi semakin kompleks—terutama terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Banyak pelaku industri pariwisata dan perhotelan merasa bingung apakah layanan mereka dikenakan PPN, bagaimana perhitungannya, apa objeknya, serta bagaimana pelaporan pajaknya.
Artikel ini memberikan panduan komprehensif, mudah dipahami, dan sesuai regulasi terbaru untuk membantu pelaku usaha pariwisata dan perhotelan di Yogyakarta menjalankan kewajiban PPN dengan benar dan efisien.
1. Apa Itu PPN Pariwisata & Perhotelan?
PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi. Dalam konteks pariwisata dan perhotelan di Yogyakarta, PPN dikenakan atas:
- Penjualan jasa akomodasi (hotel, hostel, villa, resort)
- Layanan tambahan hotel (laundry, spa, room service)
- Kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition)
- Paket wisata oleh biro perjalanan
- Sewa ruang untuk event, seminar, atau kegiatan lainnya
- Jasa makanan & minuman yang tidak dikenakan PB1 Daerah
Namun, tidak semua jenis layanan pariwisata dikenakan PPN. Beberapa memiliki pengecualian tertentu.
2. Apakah Semua Jasa Perhotelan Wajib PPN?
Menurut ketentuan perpajakan, jasa perhotelan tertentu dikecualikan dari objek PPN, termasuk:
A. Penginapan dasar (accommodation core service)
Termasuk:
- Kamar hotel
- Kamar guest house
- Homestay
- Motel
- Cottage
- Resort
Layanan ini pada dasarnya dikenakan PB1 (Pajak Hotel) yang merupakan pajak daerah, bukan PPN.
B. Layanan yang Dianggap sebagai Bagian dari Jasa Perhotelan
Dianggap satu paket dan tidak dikenakan PPN, misalnya:
- Sarapan pagi (breakfast)
- Fasilitas kolam renang
- Fasilitas gym
- Wi-Fi internet
- Fasilitas parkir
- Welcome drink
Namun, jika hotel menjual layanan tersebut kepada non-tamu hotel, maka bisa menjadi objek PPN.
3. Layanan Perhotelan yang Menjadi Objek PPN
Berikut daftar layanan di hotel yang wajib dikenakan PPN:
A. Room Service (Makanan & Minuman yang Dijual di Kamar)
Walaupun makan pagi termasuk PB1, layanan F&B tambahan yang dipesan melalui room service dikenakan PPN.
B. Laundry, Dry Cleaning, dan Jasa Sejenis
Jasa laundry oleh hotel untuk tamu termasuk objek PPN, dan harus dibuatkan Faktur Pajak.
C. Sewa Ruangan / Ballroom / Meeting Room (MICE)
Sewa ruang untuk:
- Seminar
- Workshop
- Pameran
- Pernikahan
- Event perusahaan
Kegiatan MICE dikenakan PPN penuh (11%).
D. Jasa Spa, Massage, dan Treatment
Jika dikelola langsung oleh hotel dan dijual sebagai layanan tambahan, termasuk objek PPN.
E. Penjualan Paket Wisata oleh Travel Agent
Untuk travel agent:
- Penjualan tiket pesawat → bukan objek PPN (hanya fee yang dikenakan PPN)
- Penjualan paket wisata (tour package) → objek PPN
F. Penjualan Barang oleh Hotel
Termasuk:
- Merchandise
- Mini bar
- Produk kerajinan lokal
Wajib PPN jika hotel sudah menjadi PKP.
4. Aturan PPN Terbaru untuk Sektor Pariwisata & Perhotelan
Pemerintah melalui UU HPP dan PP terkait PPN memperjelas beberapa hal terkait jasa pariwisata:
A. Tarif PPN Umum
Tarif PPN saat ini:
- 11%, dan dapat naik menjadi 12% sesuai amanat UU HPP.
B. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Hotel, restoran, café, atau biro wisata wajib dikukuhkan sebagai PKP apabila omzet mencapai:
- Rp 4,8 miliar setahun.
Begitu menjadi PKP, wajib:
- memungut PPN,
- membuat Faktur Pajak,
- menyetor PPN,
- melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan.
C. Fasilitas PPN
Beberapa fasilitas dapat diberikan, misalnya:
- PPN DTP (Ditanggung Pemerintah) pada masa tertentu
- PPN final untuk UMKM (1% dari omzet melalui skema PPS/PP 23, bukan PPN murni)
Namun fasilitas ini bersifat sementara/kondisional.
5. Cara Menghitung PPN untuk Usaha Pariwisata & Perhotelan
Berikut contoh praktis untuk pelaku usaha di Yogyakarta.
Contoh 1: Sewa Ballroom Hotel
Harga sewa: Rp 10.000.000
Perhitungan:
- PPN = 11% × Rp 10.000.000
- PPN = Rp 1.100.000
Total tagihan:
Rp 10.000.000 + Rp 1.100.000 = Rp 11.100.000
Contoh 2: Laundry Hotel
Omzet laundry tamu: Rp 2.000.000
PPN = 11% × Rp 2.000.000 = Rp 220.000
Contoh 3: Paket Wisata Travel Agent
Nilai paket wisata: Rp 5.000.000
PPN = 11% × Rp 5.000.000 = Rp 550.000
6. PPN untuk Homestay & Guest House di Yogyakarta
Banyak homestay di Yogyakarta masih bingung apakah wajib PPN.
Jawabannya: Tidak wajib memungut PPN untuk layanan akomodasi inti seperti:
- sewa kamar
- sarapan
- fasilitas dasar
Karena semuanya masuk kategori jasa perhotelan dan dikenakan Pajak Daerah, bukan PPN.
Namun wajib PPN jika:
- menyewakan ruang untuk event
- menjual paket wisata
- menyediakan layanan laundry tambahan
- menjual merchandise
Jika omzet sudah melebihi 4,8 miliar, homestay wajib menjadi PKP.
Baca Juga: PPh Karyawan di Yogyakarta
7. PPN pada Restoran, Café, dan Makanan dalam Hotel
Perlu dipahami perbedaannya:
A. Pajak Daerah (PB1)
Untuk:
- restoran
- café
- makanan/minuman yang dinikmati di tempat
Hotel dengan restoran internal biasanya memungut PB1 atas makanan/minuman yang dikonsumsi di restoran hotel.
B. PPN
Untuk:
- room service
- catering
- layanan F&B untuk event (banquet)
- take away atau delivery
8. Tantangan Perpajakan pada Industri Pariwisata Yogyakarta
Banyak pelaku usaha pariwisata menghadapi beberapa kendala berikut:
1. Memisahkan mana yang dikenakan PPN dan mana yang PB1
Salah pemungutan dapat berakibat:
- koreksi pajak
- denda
- sanksi administrasi
2. Kesulitan membuat Faktur Pajak
Hotel sering memiliki beragam jenis transaksi, sehingga perlu ketelitian sistem.
3. Pelaporan SPT Masa PPN yang rumit
Terutama jika transaksi banyak dan beragam.
4. Kesalahan pencatatan transaksi
Terjadi pada usaha kecil seperti homestay, café, atau rental mobil bagian dari paket wisata.
5. Ketidaktahuan atas fasilitas pajak
Misalnya:
- PP 23 UMKM
- PPN DTP pada masa tertentu
- insentif pariwisata lainnya
Untuk menghindari sanksi dan meningkatkan kepatuhan, pelaku usaha sangat disarankan untuk bekerja sama dengan jasa konsultan pajak terpercaya.
9. Bagaimana Mengoptimalkan Kepatuhan PPN untuk Usaha Pariwisata dan Perhotelan?
Berikut strategi yang dapat diterapkan:
1. Lakukan pemetaan transaksi
Bedakan:
- jasa yang kena PPN
- jasa yang kena PB1
- jasa yang tidak kena pajak
2. Terapkan sistem pembukuan yang rapi
Gunakan aplikasi:
- Accurate
- Jurnal
- Beecloud
- Zahir
3. Pastikan Faktur Pajak dibuat tepat waktu
Paling lambat akhir bulan berikutnya setelah transaksi.
4. Lakukan rekonsiliasi rutin
Bandingkan:
- pembukuan
- e-Faktur
- bank
- laporan bulanan
5. Gunakan bantuan konsultan pajak
Terutama jika Anda:
- memiliki banyak jenis transaksi
- aset cukup besar
- sering mengikuti event MICE
- memiliki cabang/mitra travel agent lain
10. Kesimpulan
PPN untuk sektor pariwisata dan perhotelan di Yogyakarta memiliki karakteristik unik karena harus dibedakan dari PB1 (Pajak Daerah). Pelaku usaha perlu memahami mana yang menjadi objek PPN, bagaimana cara menghitungnya, serta bagaimana melakukan pelaporan secara benar.
Dengan meningkatnya kunjungan wisata setiap tahun, memastikan kepatuhan terhadap PPN sangat penting untuk menghindari pemeriksaan, koreksi, dan sanksi.
Jika Anda adalah pelaku usaha hotel, homestay, restoran, café, travel agent, atau penyedia layanan MICE di Yogyakarta, pengelolaan pajak yang benar akan membantu bisnis Anda berjalan lebih stabil dan aman.
Konsultan Pajak Yogyakarta dan Sekitarnya
Butuh bantuan menyusun PPN, membuat Faktur Pajak, atau menangani PPN pariwisata & perhotelan?
Citra Global Consulting siap membantu Anda.
Kami melayani:
- Hotel & homestay
- Restoran & café
- Travel agent & tour organizer
- Event organizer & MICE
- Usaha pariwisata lainnya
Hubungi kami sekarang untuk konsultasi profesional:
Konsultan Pajak Yogyakarta dan sekitarnya – Citra Global Consulting.
