Perusahaan Perlu Memahami Aturan Baru Sebelum Menunjuk Staf Accounting sebagai Kuasa Pajak
Dalam operasional perusahaan, staf accounting sering menjadi pihak yang berhubungan langsung dengan administrasi perpajakan. Mulai dari penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT), rekonsiliasi pajak, penyampaian dokumen ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hingga pendampingan dalam proses klarifikasi atau pemeriksaan, seluruh aktivitas tersebut umumnya berada di bawah koordinasi divisi keuangan dan akuntansi. Oleh karena itu, banyak perusahaan menunjuk staf accounting sebagai kuasa pajak melalui Surat Kuasa Khusus agar proses administrasi dapat berjalan lebih efisien.
Namun, praktik tersebut kini harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan. Regulasi yang mulai berlaku pada 6 Juli 2026 ini menggantikan PMK Nomor 229/PMK.03/2014 dan membawa perubahan penting mengenai persyaratan pihak yang dapat menjadi kuasa di bidang perpajakan, termasuk pegawai perusahaan.
Perubahan tersebut menjadi bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang sedang dijalankan pemerintah. Bagi perusahaan, memahami aturan baru bukan hanya bertujuan memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk mengurangi risiko kepatuhan, menjaga kelancaran proses bisnis, dan memastikan seluruh tindakan perpajakan memiliki dasar hukum yang kuat.
Dasar Hukum Penunjukan Pegawai sebagai Kuasa Pajak
Hak wajib pajak untuk menunjuk kuasa telah diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan tersebut memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menunjuk pihak lain dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai persyaratan yang ditetapkan Menteri Keuangan.
Pengaturan lebih rinci terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 dan kini diperbarui melalui PMK Nomor 44 Tahun 2026. Berdasarkan penjelasan resmi Direktorat Jenderal Pajak, aturan terbaru diterbitkan untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kompetensi penerima kuasa, serta mendukung transformasi administrasi perpajakan yang semakin terdigitalisasi.
Apakah Staf Accounting Dapat Menjadi Kuasa Pajak?
Jawabannya dapat, tetapi tidak secara otomatis hanya karena seseorang bekerja sebagai staf accounting.
PMK Nomor 44 Tahun 2026 tetap memberikan kesempatan kepada pegawai wajib pajak, termasuk staf accounting atau staf keuangan, untuk bertindak sebagai kuasa di bidang perpajakan sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam regulasi tersebut. Persyaratan tersebut mencakup aspek administratif, ruang lingkup kewenangan, dan ketentuan lain yang relevan sesuai jenis layanan perpajakan yang akan diwakili.
Artinya, jabatan sebagai staf accounting bukan merupakan dasar tunggal yang memberikan kewenangan sebagai kuasa. Perusahaan tetap harus memberikan Surat Kuasa Khusus, memastikan pegawai yang ditunjuk memenuhi ketentuan PMK Nomor 44 Tahun 2026, dan membatasi kewenangan sesuai kebutuhan administrasi perpajakan.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi hanya melihat status pegawai, tetapi juga memperhatikan kompetensi dan akuntabilitas pihak yang mewakili wajib pajak.
Mengapa Pemerintah Mengubah Ketentuan Mengenai Kuasa Pajak?
Terbitnya PMK Nomor 44 Tahun 2026 tidak dapat dipisahkan dari agenda reformasi perpajakan nasional. Setelah implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang kemudian diintegrasikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pemerintah terus memperkuat sistem administrasi melalui pengembangan Core Tax Administration System (Coretax DJP).
Dalam sistem yang semakin terintegrasi, identitas penerima kuasa, legalitas Surat Kuasa Khusus, serta kewenangan yang dimiliki menjadi lebih mudah diverifikasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa penunjukan staf accounting sebagai kuasa pajak dilakukan sesuai ketentuan terbaru agar tidak menimbulkan hambatan dalam pelayanan administrasi.
Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak kini menerapkan pendekatan compliance risk management, yaitu pengawasan berbasis analisis risiko. Kelengkapan dokumen, termasuk Surat Kuasa Khusus, menjadi salah satu indikator yang mendukung kualitas kepatuhan perusahaan.
Dampak Aturan Baru terhadap Praktik Bisnis
Bagi perusahaan, perubahan regulasi ini memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar penyusunan dokumen administrasi. Manajemen perlu mengevaluasi apakah staf accounting yang selama ini mewakili perusahaan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam PMK Nomor 44 Tahun 2026.
Apabila penunjukan dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan tersebut, perusahaan berpotensi menghadapi berbagai konsekuensi, seperti tertundanya proses administrasi, penolakan layanan oleh DJP, atau meningkatnya risiko temuan dalam pemeriksaan pajak.
Sebaliknya, apabila perusahaan melakukan penyesuaian sejak awal, manfaat yang diperoleh tidak hanya berupa kepastian hukum, tetapi juga efisiensi dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Hal ini sejalan dengan prinsip good corporate governance, yaitu memastikan setiap kewenangan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kapan Perusahaan Sebaiknya Menggunakan Konsultan Pajak?
Walaupun staf accounting dapat ditunjuk sebagai kuasa pajak sesuai ketentuan yang berlaku, terdapat sejumlah kondisi yang memerlukan pendampingan konsultan pajak profesional. Misalnya ketika perusahaan menghadapi pemeriksaan pajak yang kompleks, transaksi afiliasi, permohonan restitusi, penyelesaian sengketa, atau interpretasi terhadap perubahan regulasi.
Menurut kajian Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengenai administrasi perpajakan modern, keterlibatan tenaga profesional berkontribusi dalam meningkatkan voluntary compliance dan memperkuat kualitas tata kelola perpajakan perusahaan. Penelitian Erich Kirchler mengenai perilaku kepatuhan pajak juga menunjukkan bahwa pendampingan profesional membantu mengurangi kesalahan administrasi sekaligus meningkatkan kualitas pengambilan keputusan perpajakan.
Dalam praktiknya, kombinasi antara staf accounting internal dan konsultan pajak eksternal sering menjadi pilihan yang paling efektif. Staf accounting memahami aktivitas operasional perusahaan, sedangkan konsultan pajak memberikan analisis regulasi, mitigasi risiko, dan pendampingan terhadap isu yang membutuhkan keahlian khusus.
Langkah yang Sebaiknya Dilakukan Perusahaan
Seiring berlakunya PMK Nomor 44 Tahun 2026, perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan internal mengenai penunjukan kuasa di bidang perpajakan. Pastikan Surat Kuasa Khusus telah disusun sesuai ketentuan terbaru, pejabat pemberi kuasa memiliki kewenangan berdasarkan anggaran dasar perusahaan, serta staf accounting yang ditunjuk memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku.
Selain itu, perusahaan sebaiknya menyelenggarakan pelatihan berkala mengenai perkembangan regulasi perpajakan, melakukan pembaruan prosedur operasional, dan mendokumentasikan setiap pemberian kuasa secara sistematis. Langkah tersebut akan memperkuat kepatuhan sekaligus mengurangi risiko administrasi ketika berinteraksi dengan Direktorat Jenderal Pajak.
FAQ
Apakah staf accounting otomatis dapat menjadi kuasa pajak?
Tidak. Staf accounting dapat menjadi kuasa apabila memenuhi persyaratan dalam PMK Nomor 44 Tahun 2026 dan memperoleh Surat Kuasa Khusus dari wajib pajak.
Apakah perusahaan masih memerlukan Surat Kuasa Khusus?
Ya. Penunjukan pegawai sebagai kuasa tetap harus dibuktikan dengan Surat Kuasa Khusus yang memuat ruang lingkup kewenangan secara jelas.
Apakah perusahaan wajib menggunakan konsultan pajak?
Tidak wajib. Namun, untuk transaksi yang kompleks atau ketika menghadapi pemeriksaan dan sengketa perpajakan, penggunaan konsultan pajak dapat membantu mengurangi risiko dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
Mengapa perusahaan perlu meninjau ulang kuasa yang sudah ada?
Karena PMK Nomor 44 Tahun 2026 membawa perubahan mengenai persyaratan kuasa di bidang perpajakan. Evaluasi diperlukan agar dokumen dan prosedur internal tetap sesuai dengan ketentuan terbaru.
Kesimpulan
Penunjukan staf accounting sebagai kuasa pajak masih dimungkinkan berdasarkan PMK Nomor 44 Tahun 2026, tetapi tidak lagi dapat dilakukan tanpa memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan. Reformasi administrasi perpajakan, digitalisasi layanan melalui Coretax DJP, serta pengawasan berbasis risiko menuntut perusahaan memiliki tata kelola yang lebih baik dalam pemberian kuasa di bidang perpajakan.
Perusahaan sebaiknya tidak hanya memastikan bahwa Surat Kuasa Khusus telah sesuai dengan regulasi terbaru, tetapi juga mengevaluasi kompetensi pegawai yang ditunjuk agar mampu menjalankan kewenangannya secara profesional. Dengan langkah tersebut, risiko administrasi dapat ditekan dan kepatuhan perpajakan perusahaan menjadi lebih kuat.
Untuk memastikan mekanisme pemberian kuasa telah sesuai dengan ketentuan terbaru, baca artikel terkait, minta review awal, serta hubungi kami. Pendampingan dari konsultan pajak akan membantu perusahaan menyusun dokumen yang tepat, menginterpretasikan perubahan regulasi, serta membangun sistem kepatuhan perpajakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
